Kunjungan Menteri PKP tegaskan percepatan program perumahan rakyat, Pemkot Manado dorong solusi konkret bagi MBR

MANADO, NyiurMedia.id – Upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Manado memasuki fase konkret. Jumat (10/4/2026), Wali Kota Manado Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota Richard Sualang mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay menerima kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget.

Kunjungan ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi penanda keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Pemerintah Kota Manado secara aktif mendorong realisasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal layak.

Dalam pemaparan teknis, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, bersama jajaran Pemerintah Kota Manado menjelaskan bahwa proyek Rusunawa Paniki Dua akan dibangun di atas lahan sekitar 3.200 meter persegi. Proyek ini ditargetkan mulai pada tahun anggaran 2026, dengan masa konstruksi sekitar 10 bulan setelah kontrak kerja ditandatangani.

“Dokumen administrasi telah dinyatakan lengkap, sehingga tahapan pembangunan dapat segera dimulai sesuai jadwal yang direncanakan,” demikian disampaikan dalam pemaparan tersebut.

Rusunawa yang akan diberi nama Bhineka Tunggal Ika ini dirancang sebagai hunian representatif dengan 44 unit tipe 36. Setiap unit dilengkapi dua kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Selain itu, fasilitas pendukung seperti taman bermain anak, ruang serbaguna, hingga unit ramah disabilitas turut disiapkan untuk menjamin kualitas hidup penghuni.

Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat. Ia bahkan menyatakan dukungan konkret berupa bantuan pribadi senilai Rp200 juta untuk pembangunan fasilitas olahraga di kawasan tersebut.

“Pembangunan hunian harus disertai fasilitas penunjang agar masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga ruang hidup yang sehat dan produktif,” ujarnya dalam dialog bersama warga.

Menteri juga meninjau langsung rusunawa yang telah berdiri di sekitar lokasi serta berdialog dengan penghuni, guna memastikan kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Langkah progresif Pemerintah Kota Manado dalam mengusulkan dan menyiapkan proyek ini mencerminkan keselarasan kebijakan dengan agenda nasional di sektor perumahan. Di tengah tekanan urbanisasi, pembangunan hunian vertikal menjadi strategi yang dinilai efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran pemerintah pusat melalui kunjungan langsung Menteri PKP memperkuat legitimasi program sekaligus mempercepat proses realisasi. Sinergi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan melalui koordinasi lintas level pemerintahan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado, Peter Eman.

//VIT*